Sahabat Edukasi yang berbahagia…
Untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia, tentu diperlukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang “mengerti” rakyatnya. Dan untuk itu pemerintahan yang dinamis menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan keadaan yang terus lebih baik ke depan.
Berikut share selengkapnya wacana Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) ini dari KemenPAN-RB, supaya bermanfaat…
Dalam masa yang kian dinamis dikala ini, pemerintah tempat wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance), yang diyakini bisa mendorong Indonesia keluar dari bundar setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.
Untuk ke sana, dibutuhkan pemimpin, bisa berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang bisa mengkaji ulang hasil ajaran (think again), dan pemimpin yang bisa berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).
Demikian antara lain benang merah yang sanggup ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB berhubungan dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.
Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).
Dikatakan, pemerintahan adaptif ialah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini bisa melihat banyak sekali persoalan dengan banyak sekali sudut pandang sehingga sanggup menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.
Pemerintahan yang dinamis ialah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi tempat dan masyarakat yang dipimpinnya. "Yang pasti, pemerintah tempat harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan lalu gres memilih kebijakan,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance bisa mendorong Indonesia keluar dari bundar setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.
Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat dikala ini ialah pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut sanggup dipenuhi, maka pemerintah terkait sanggup disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik.
“Kalau tidak bisa mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.
Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang bisa menerapkan good governance sanggup dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam memilih pemimpin.
Kunci sukses tersebut ialah kualitas pemimpin yang bisa berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang bisa mengkaji ulang hasil ajaran (think again), dan pemimpin yang bisa berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)
No comments:
Post a Comment