Sahabat Edukasi yang dikala ini sedang berbahagia…
Terkait dengan seleksi penerimaan CPNS, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dari pihak manapun dalam seleksi CPNS. Kalau masih ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta tes CPNS, dipastikan bahwa hal itu merupakan penipuan.
Demikian ditegaskan Yuddy dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur, yang dimulai dari Surabaya, dilannjutkan ke Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Sabtu (07/02). Di Surabaya, Menteri PANRB melaksanakan launching Jatim Peduli Keselamatan (PEKA) di Makodam V Brawijaya.
Sedangkan di Kota Malang, Yuddy disambut Walikota Malang M. Anton (Abah Anton) bersama sekitar 150 jajaran ASN Kota Malang. Sementara di Kabupaten Malang, Yuddy disambut diterima Bupati Malang Rendra Kresna dan lebih dari 500 jajaran ASN. Sementara di Kota Batu, Yuddy melaksanakan kunjungan ke Museum Angkutan.
Diungkapkan bahwa dalam seleksi CPNS tahun 2014 seluruhnya tes kompetensi dasar memakai sistem Computer Assisted Test (CAT). Dengan sistem ini, setiap proses dilaksanakan secara transparan, dan setiap tahapan bisa diketahui oleh publik.
Salah satu dampaknya, Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu tidak lolos dan menjadi perhatian publik. Tetapi Presiden tidak memaksakan diri untuk meluluskan putri tercintanya itu. “Teladan itu harus kita ikuti. Bupati, Walikota, Sekda, Kepala Dinas, Kepala BKD dan seluruh jajaran ASN harus siap dengan kenyataan itu,” tegasnya.
Yuddy menambahkan, semula banyak instansi yang masih akan menggelar tes kompetensi bidang (TKB). Tetapi ia menilai, di banyak sekali tempat TKB sering dimanfaatkan sebagai ajang KKN. Karena itu, Yuddy memutuskan, instansi yang belum menggelar TKB hingga November 2014 dihentikan malakukan TKB. “Untuk melaksanakan TKB harus mendapat izin dari Menteri PANRB,” tegasnya.
Diakui, dalam seleksi CPNS 2014 ini ada keterlambatan dari beberapa instansi dalam mengumumkan hasilnya. Salah satunya, hal itu karena adanya afirmasi untuk beberapa daerah serta beberapa jabatan, menyerupai anak buah kapal misalnya. “Tetapi semua proses itu berjalan secara transparan dan harus sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Makara masyarakat tak perlu khawatir dengan itu semua,” lanjut Yuddy.
Dalam pengarahannya, Menteri mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk melaksanakan perubahan contoh pikir dan budaya kerja, dari birokrat bermental priyayi menjadi birokrat yang melayani rakyat. Sebagai pelayan masyarakat, birokrat harus lebih bersahabat dengan rakyat. “Kalau dulu selalu duduk elok di belakang meja, kini saatnya untuk sering-sering terjun ke lapangan, mendekati dan berkomunikasi dengan rakyat,” ujar Yuddy.
Dengan cara menyerupai itu, yang banyak dikenal dengan istilah blusukan, birokrat akan lebih memahami problem yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Kalau toh anggaran yang ada relatif kecil, bisa dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Selain itu, aparatur negara dihentikan lagi bekerja hanya dalam kotak masing-masing, mengedepankan ego sektornya masing-masing. “Kini saatnya untuk meninggalkan ego sektoral. Kita harus pundak membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya
Dalam memperlihatkan pelayanan publik, mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan perizinan, aparatur negara harus melaksanakan secara ikhlas, dan selalu memperlihatkan kemudahan. Jangan ada lagi keluhan masyarakat bahwa pelayanan berbelit-belit, lama, tidak jelas, mahal, diskriminatif dan sebagainya. Kalau masih ada birokrat yang melaksanakan pelayanan menyerupai itu, atau bahkan tidak memberikan, berarti tidak melaksanakan Undang-Undang No. 25/2009 perihal Pelayanan Publik.
Dalam hal ini, ada hukuman berat, hingga pemberhentian dari jabatan. Karena itu, Yuddy mengajak seluruh jajaran ASN untuk memperlihatkan pelayanan publik dengan baik, berkualitas, dan sedapat mungkin memperlihatkan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.
Yuddy menjelaskan, dengan pelayanan publik yang baik akan membuat persepsi baik yang pada gilirannya akan menumbuhkan keprcayaan masyarakat, baik lokal, domestik maupun masyarakat internasioal. Kepercayaan ini sangat besar maknanya, sebab akan mendorong orang luar datang, baik wisatawan, maupun dunia usaha. Wisatawan tiba membawa uang untuk dibelanjakan, sehingga menggerakkan perekonomian setempat.
Sementara dunia perjuangan akan menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga mengurangi penganguran, dan kemiskinan. “Karena itu ASN harus bisa berpikir makro dan out of the box, dan selalu responsif terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat,” tutur Yuddy.
Terkait dengan tempat Malang dan Batu yang merupakan kota pendidikan dan kota wisata, Menteri menekankan semoga pemda lebih kreatif semoga tidak ditinggalkan para wisatawan. Kalau wisatawan banyak datang, maka tidak ada alasan bagi industri perhotelan dan restoran untuk murka kepada pemerintah yang membatasi aktivitas pemerintah di hotel-hotel. Dengan demikian, di satu sisi pemerinah bisa melakuan penghematan, tetapi di sisi lain bisa menumbuhkan perekonomian. Kuncinya, birokrat harus memperbaiki kualitas pelayanan publiknya, mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan perizinan.
Dijelaskan, pembatasan aktivitas PNS di luar kantor ini bukan dilakukan tiba-tiba, tetapi sudah melalui banyak sekali analisis dan kajian mendalam. Secara tidak disadari, birokrat sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan pemborosan keuangan negara dengan rapa-rapat di hotel semenjak sekitar 17 tahun lalu. “Dalam revolusi mental, kita harus bisa mengembalikan semua itu secara proporsional. Apakah rapat harus di hotel, sementara kantor pemerintah yang dibangun dengan uang negara justru dibiarkan tidak dipakai. Ini ironis,” tegas Menteri.
Dari sisi penghematan, secara nasioal juga bisa dihitung. Kementerian PANRB dalam tiga bulan saja bisa menghemat Rp 4 miliar. Kementerian ESDM bisa menghemat 12 miliar. Padahal, jumlah kementerian ada 34, Lembaga Pemerintah Non Kementerian ada 28.
Belum forum setingkat menteri, forum tinggi negara, forum non struktural, pemeritah provinsi, kabupaten dan kota. Lebih dari 600 instansi pemerintah sentra dan daerah, jikalau masing-masing bisa menghemat 2 miliar rupiah saja, maka tidak kurang dari Rp 1,2 triliun bisa dihemat. Dana itu bisa dialihkan untuk pembangunan waduk, pasar, atau akomodasi lain yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu Yuddy juga mengingatkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 01/2015, yang memerintahkan semoga seluruh aparatur negara melaporkan harta kekayaannya paling lambat bulan April 2015. Menurut Menteri, kebijakan ini dilakukan untuk menumbuhkan integritas birokrasi, mulai dari pejabat tinggi hingga staf. “Bukan berarti aparatur negara dihentikan kaya.
Boleh saja kaya, yang penting transparan, sumbernya terang dan akuntabel, bukan dari hasil korupsi uang negara,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
Penerima KIP ialah anak usia sekolah dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau KKS. Mereka berasal dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Karena pembagian KIP dilakukan secara bertahap, maka belum semua peserta KKS mendapatkan KIP.
